HET LPG 3 KG NAIK, PERTAMINA PASTIKAN STOK AMAN

Surabaya, 15 Januari 2025 – Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan stok LPG subsidi 3kg di wilayah Jawa Timur tetap aman, meski harga eceran tertinggi (HET) mengalami penyesuaian. Kebijakan tersebut mulai berlaku hari ini sesuai Surat Keputusan Penjabat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024.

Dalam keputusan itu, HET LPG subsidi 3kg naik dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 per tabung. Kenaikan ini, menurut Pertamina, merupakan murni kebijakan Pemprov Jawa Timur dengan mempertimbangkan harga serupa di provinsi tetangga seperti Bali, Jawa Tengah, dan DIY.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan LPG. “Kami mendorong pengecer naik kelas menjadi pangkalan resmi, sehingga distribusi LPG bersubsidi dapat lebih terpantau. Pengecer bukan bagian dari jalur distribusi resmi, karena tidak terikat kontrak dengan agen maupun pangkalan. Untuk itu, masyarakat disarankan membeli LPG di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai HET,” ujar Ahad.

Ahad menambahkan, saat ini ada lebih dari 34.739 pangkalan resmi di Jawa Timur. Sebanyak 142 pengecer telah beralih status menjadi pangkalan, dan 400 lainnya sedang dalam proses. Dengan bertambahnya jumlah pangkalan, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan LPG bersubsidi.

Selain itu, Pertamina juga rutin melakukan sosialisasi dan monitoring. “Kami bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur, OPD terkait, Hiswana Migas, SPBE, hingga agen untuk memastikan harga di pangkalan sesuai HET. Jika ada pelanggaran, kami tidak segan memberikan sanksi hingga pemutusan hubungan usaha (PHU),” tegasnya.

Pertamina mencatat stok LPG 3kg di Jawa Timur saat ini berada di angka 9.010 metrik ton, dengan rata-rata konsumsi harian mencapai 4.668 metrik ton. Pendataan penyaluran dan penggunaan barang bersubsidi pun terus dilakukan untuk menjaga ketepatan sasaran.

“Penyesuaian HET ini adalah bagian dari upaya menjaga ketersediaan dan keberlanjutan program subsidi pemerintah,” tutup Ahad.